Tugas dan Peran Wali Kelas

Pengelolaan kelas pada dasarnya adalah merupakan proses kegiatan pengendalian dalam proses belajar-mengajar agar berlangsung dengan dinamis, produktif,  efektif dan efisien sehingga tercipta situasi dan kondisi kelas yang harmonis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

Dalam pengertian yang demikian terkandung fungsi dan tugas guru atau wali kelas sebagai berikut : 

A.    Guru Sebagai Manager

Adapun tugas dan fungsi seorang manager adalah memenej orang-orang yang dipimpinnya agar mau berbuat sesuai dengan keinginannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berkenaan guru sebagai manager kelas maka tugas dan fungsinya adalah menggerakan siswa-siswa nya dengan mempengaruhi, membimbing, memotivasi dan mengarahkan agar siswa-siswa itu berbuat atau berprilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Sehubungan dengan itu Rex.F.Harlow mengetengahkan tiga kemahiran dasar yang harus dimiliki oleh setiap manager yaitu :

1. Kemahiran Tehnis ( Tehnical Skill )

Kemahiran ini lebih ditekankan kepada kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tanggung jawabnya dalam posisi masing-masing dan bersifat operasional. Sebagai contoh misalnya seorang guru, maka tehnical skill yang harus dimilikinya adalah keterampilan dalam mengajar. Keterampilan itu antara lain keterampilan menjelaskan, keterampilan  bertanya, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.

2. Kemahiran dalam Berkomunikasi dengan sesamanya ( Human Skill )

Kemahiran ini lebih ditekankan pada pembinaan hubungan manusiawi antar bawahan dengan bawahan dan antar bawahan dengan atasan sehingga tercipta suasana yang intim dan akrab serta kerjasama yang baik antara masing-masing personal dalam organisasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Sehubungan dengan itu berkenaan dengan seorang guru, maka kemahiran ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menciptakan, membina dan memelihara hubungan intern yang harmonis di antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan guru dengan guru. Dengan demikian di antara masing-masing pihak akan terjalin saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dengan demikian akan menjamin kelancaran dalam proses belajar mengajar di dalam kelas.

Sehubungan dengan itu seorang guru hendaknya mampu menerapkan prinsip-prinsip hubungan manusiawi di dalam kelas, yaitu :

a.  Sinkronisasikan tujuan sekolah/kelas dengan tujuan siswa. Ini berarti guru selaku pimpinan harus berusaha mensinkronisasikan kepentingan sekolah/kelas dengan kepentingan siswa. Keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya berarti terpenuhinya kebutuhan siswa. Siswa siswa diizinkan melakukan atau berbuat apa saja dalam mengembangkan dirinya sepanjang tidak merugikan kepentingan kelas/sekolah.

b. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan meliputi antara lain kegiatan belajar yang menarik,penuh tantangan dan tidak rutin, hubungan guru-siswa yang bersahabat, nuansa kelas yang membangkitkan motivasi belajar seperti kebersihan, keindahan, dan penataan ruangan.

c. Informalitas yang wajar dalam hubungan guru-siswa. Semakin baik manajemen kelas, hubungan guru- siswa semakin informal, tanpa melupakan segi formal. Jika informalitas terlalui merajai dalam hubungan guru-siswa, rasa hormat siswa terhadap guru dapat berkurang. Sebaliknya jika formalitas hubungan guru-siswa terlalu menonjol, maka kekakuan hubungan guru-siswa akan timbul yang mengakibatkan tergannggu kelancaran siswa dalam belajar.

d. Jangan perlakukan siswa sebagai mesin. Berbeda dengan uang, mesin, metode, material, dan alat-alat kerja lainnya, siswa dalam belajar harus diperlakuan secara wajar. Kepribadiannya diakui, keinginannya diperhatikan. Siswa bukan benda mati yang dapat diperlakukan semaunya di luar batas-batas kemampuannya. Oleh karena itu guru dalam memberikan tugas-tugas belajar kepada siswa harus disesuaikan dengan batas-batas kemampuan manusiawinya.

e.  Kembangkan kemampuan siswa sampai pada tingkat yang maksimal. Setiap orang dalam bekerja ingin mendapatkan kesempatan untuk menembangkan dirinya, mereka ingin berprestasi, ingin maju, ingin kariernya berkembang. Oleh karenanya  guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mewujudkan dirinya, merealisasikan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin dalam kegiatan belajar mengajar.

f.  Buat kegiatan belajar yang menarik dan penuh tantangan. Belajar yang bersifat rutin cepat membosankan, sebaliknya belajar yang menarik dan penuh tantangan akan memperbesar gairah belajar, memperluas imajinasi dan memperhebat daya kereasi dan inisiatif. Sehubungan dengan itu guru harus mampu menciptakan kegiatan belajar mengakar yang menarik dan penuh tantangan bagi siwa-siswa sehingga dapat mendorong motivasi belajarnya.

g.  Berikan pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. Guru harus dapat mengakui dan menghargai pelaksanaan tugas dengan baik yang dilakukan oleh siswa.Bentuk pengakuan dan penghargaan itu dapat berupa pujian, ucapan terima kasih ataupun hadiah dan atau bentuk-bentuk lain.

h. Sediakan alat perlengkapan belajar yang cukup. Kurangnya lancarnya pelaksanaan tugas belajar, sering terjadi disebabkan oleh kurang tersedianya alat perlengkapan belajar yang diperlukan oleh siswa agar dapat melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan itu guru harus mengusahakan tersedianya alat perlengkapan belajar yang diperlukan siswa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti buku-buku yang diperlukan.

i.  The rigt man in the right place. Agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, maka baik guru maupun siswa ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Guru yang mengajar suatu bidang studi tertentu haruslah berkualifikasi pendidikan akademik yang sesuai dengan bidang  studi yang diajarkannya. Penempatan siswa dalam suatu kelas/prodi/jurusan hendalah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Jangan menempatkan siswa pada kelas/prodi/jurusan yang tidak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

j.   Memberikan imbalan atau penhargaan terhadap siswa yang berprestasi . Setiap siswa yang berprestasi di kelas harus diberikan imbalan atau penghargaan sesuai dengan prestasinya baik bersifat material maupun non material. Misalnya dengan memanggil nama siswa yang mendapat rangking kelas ke depan kelas pada saat menerima raport setiap akhir semester.

3. Kemahiran menyelami keadaan untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaiannya ( Conseptual Skill )

Kemahiran ini lebih ditekankan pada kemampuan dalam membaca situasi dan kondisi untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan organisasi.

Berkenaan dengan tugas atau fungsi guru sebagai manager kelas, maka kemahiran ini adalah kemampuannya untuk membaca situasi dan kondisi kelas serta kemampuannya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kelas yang berkaitan dengan upaya memelihara suasana belajar dan mengajar yang efektif.

Kemahiran ini berkaitan dengan kemampuan guru atau wali dalam mengambil suatu keputusan ( decition making ) dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul dengan cara berfikir ilmiah. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 1) menyadari adanya masalah 2) merumuskan masalah 3)  mengajukan hipotesis ( jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan ) 4) mengumpulkan data dan informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 5) Menganalisis data baik secara induktif maupun deduktif  6) Menentukan alternatif pemecahan 7) Memutuskan tindakan yang diambil.

L. Kotz menggambarkan kebutuhan kemahiran-kemahiran tersebut dalam kaitanya dengan tingkat manager ( Higher Manager, Middle Manager dan Lower Manager ) sebagai berikut :

CS                                 HS                            TS

CS                                 HS                            TS

CS                                 HS                            TS

Dari bagan di atas jelas kepada kita kita bahwa kemahiran dalam berhubungan dengan sesamanya ( Human Skill ) diperlukan dalam semua tingkatan management. Sedangkan kemahiran tehnical skill banyak diperlukan pada tingkat lower manager. Kemahiran conseptual skill banyak diperlukan pada tingkat Higher Manager. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tnggi kedudukan seseorang dalam suatu organisasi, semakin sedikit memerlukan tehnical skill dan semakin banyak memerlukan conseptual skill. Oleh karenanya dapat kita benarkan suatu teori yang menyatakan bahwa suksesnya seorang pemimpin organisasi bukan terletak pada tehnical skill, tetapi lebih ditentukan oleh managerial skillnya.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang guru dalam pengelolaan kelas, bilamana wali kelas kita pandang sebagai adminsitrator ( Top Manager ) maka kedudukannya dalam kelas adalah sebagai Middle Manager. Oleh karena itu maka baik tehnical skill maupun human skill dan conseptual skill sama-sama diperlukan dalam tugasnya mengelola kelas. 

B.     Wali Kelas Sebagai Administrator

Perlu diketengahkan terlebih dahulu perbedaan pengertian antara management dan administrasi, sebelum kita membicarakan tentang apa tugas atau fungsi walikelas sebagai administrator.

Telah lama diperdebatkan orang-orang tentang jawaban atas pertanyaan manakah yang lebih luas administrasi atau management. Bermacam macam pendapat telah dikemukakan oleh para sarjana adminstrasi. Pendapat tersebut antara lain mengatakan bahwa kedua istilah tersebut dapat dipandang sebagai kata-kata yang sama artinya, bila dipakai untuk tujuan-tujuan praktis, tetapi beberapa ahli yang lain cenderung untuk mengartikan administrator itu sama dengan Top Management dan menganggap adminsitrasi itu mengandung penentuan penentuan. Dalam arti yang demikian maka orang-orang yang mempunyai tugas untuk memimpin, menjuruskan dan mengawasi adalah manager-manager dan hanya mereka yang ikut serta secara luas dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan adalah administrator- administrator.

Pendapat lain mengatakan bahwa management adalah merupakan inti dari pada administrasi, karena management merupakan alat pelaksanaan utama adari pada administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, management tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut bawahan. Dengan demikian keberhasilan administrasi sangat tergantung sekali pada keberhasilan dalam management.

Berdasarkan pendapat di atas, maka antara administrasi dan management tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibeda-bedakan. Administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan kebijaksanaan umum, sedangkan management adalah kebijaksanaan yang telah ditentukan pada tingkat adminsitrasi.

Apabila dilihat dari segi fungsional, administrasi mempunyai dua tugas yang utama ialah :

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai ( Organizational Goal ).
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut seluruh organisasi  ( General and Overall Policies ).

Sebaliknya management berfungsi melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Ini tidak berarti management tidak mempunyai wewenang untuk menentukan tujuan sendiri, akan tetapi tujuan yang ditentukan pada tingkat management hanya bersifat departemental artinya tidak bertentangan dan merupakan penjabaran dari pada tujuan yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Demikian pula halnya dengan policy atau kebijaksanaan, ini tidak berarti management tidak mempunyai wewenang  untuk menentukan kebijaksanaan sendiri, tetapi policy atau kebijaksanaan yang ditentukan pada tingkat management hendaknya merupakan penjabaran dan tidak bertentangan dengan policy atau kebijaksanaan yang telah ditentukan pada tingkat adminsitrasi.

Sehubungan dengan itu maka fungsi atau tugas wali kelas sebagai administrator adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan pengelolaan kelas

Kelas adalah merupakan suatu organisasi kecil yang merupakan bagian atau sub sistem dari sekolah sebagai total sistemya. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai oleh kelas tidak lepas dari tujuan lembaga. Dengan demikian berarti tujuan kelas yang ingin dicapai merupakan penjabaran dari tujuan lembaga. Tujuan tersebut pada dasarnya adalah tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan sesuai dengan penjenjangan kelas menurut jenis dan tingkat sekolah.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi wali kelas sebagai administrator, maka tujuan yang dirumuskan pada dasarnya adalah tujuan dalam pengelolaan kelas  yaitu menciptakan, memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif  bagi belangsung proses belajar mengajar yang dinamis, efektif dan produktif dalam rangka pencapaian tujuan kurikulum sesuai dengan penjenjangan kelas menurut jenis dan tingkat sekolah masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standard dan hasil belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Sedangkan dalam pengertian sempit kurikulum diartikan sebagai keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan penjenjangan kelas masing-masing. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan pencapaian tujuan  kurikulum, menurut pengertian di atas adalah keberhasilan dalam mencapai keseluruhan tujuan kesemua mata pelajaran yang diajarkan pada tingkatan suatu kelas. Tujuan tersebut dikenal dengan tujuan program /bidang studi yang dijabarkan menjadi tujuan kurikuler/mata pelajaran. Tujuan ini dijabarkan kembali kedalam tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

Secara hirarchis tujuan-tujuan pendidikan tersebut dapat terperinci sebagai berikut:

1. Tujuan Institusional
2. Tujuan program/bidang studi
3. Tujuan Kurikuler
4. Tujuan Instruksional Umum
5. Tujuan Instruksional Khusus

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut sangat ditentukan sekali oleh pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru/wali kelas. Pengelolaan kelas pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan dan mengembangkan suasana belajar mengajar yang efektif, dinamis dan produktif, bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di suatu kelas. Agar pengelolaan kelas dapat dilaksanakan secara terarah, maka diperlukan perumusan tujuan secara jelas. Kejelasan perumusan tujuan ini, baik mengenai ruang lingkup sasarannya maupun bidangnya akan memudahkan dalam menentukan tugas-tugas pokok yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan kelas.

Tugas pokok adalah kegiatan yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tugas pokok adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan yang akan dicapai. Pelaksanaan tugas pokok berarti upaya dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
2. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tugas pokok merupakan landasan dalam penyelenggaraan semua kegiatan dalam pengelolaan kelas.
3. Menetapkan Policy/Kebijaksanaan dalam Pencapaian Tujuan Tersebut

Berdasarkan tujuan pengelolaan kelas yang telah dirumuskan secara jelas tersebut, maka ditentukan Policy/kebijaksanaan dalam pencapaiannya. Policy/kebijaksanaan ini sangat penting artinya sebagai dasar atau landasan untuk berbuat atau bertindak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan. Policy/kebijaksanaan juga berguna untuk dijadikan pedoman bagi guru-guru untuk membimbing, mempengaruhi dan menjuruskan murid-murid dalam usaha untuk mencapai tujuan Instruksional. Policy/kebijaksanaan dimaksud adalah berupa pengaturan tata tertib kelas yang harus dipatuhi oleh guru maupun murid-murid dalam suatu kelas.

Policy/kebijaksanaan tersebut merupakan alat yang dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang dinamis, produktif, efektif dan efisien di kelas, karena baik guru-guru maupun murid-murid akan berbuat atau berprilaku sesuai dengan tata tertib atau peraturan yang telah digariskan sebagai suatu kebijakan atau policy kelas. Pelanggaran atas policy/kebijaksanaan tersebut tentu akan mendapat sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Policy/kebijaksanaan kelas yang disusun oleh wali kelas itu harus dijabarkan dan tidak boleh bertentangan dengan policy sekolah secara keseluruhan. Policy itu pada dasarnya merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh warga kelas. pada umumnya policy/kebijaksanaan kelas itu berisikan:

1. Kewajiban siswa sebagai anggota kelas
2. Tata tertib siswa di dalam kelas
3. Larangan-larangan terhadap siswa
4. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan

Kewajiban siswa sebagai warga kelas antara lain berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahasaIndonesiayang baik dan benar di dalam kelas.
2. Memakai seragam sekolah bersih dan rapi sesuai dengan ketentuan.
3. Melaksanakan dan memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kekeluargaan di kelas.
4. Menunjukkan sikap sebagai warga kelas yang baik, belajar keras dan tekun, disiplin, sopan, santun, dan cermat.
5. Melaksanakan dengan baik tugas yang dibebankan oleh guru-guru dengan rasa penuh tanggung jawab.
6. Membimbing dirinya sendiri dalam menghindarkan pengaruh yang dapat merusak nama baik dirinya sendiri serta citra kelas.
7. Melunasi sumbangan atau iuran yang telah menjadi ketentuan kelas.
8. Berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti setiap kegiatan osis dalam rangka menjaga nama baik kelas.
9. Melapor kepada wali kelas atau guru atas suatu hal yang diketahui telah terjadi atau mungkin terjadi yang dapat merusak keserasian dan keamanan lingkungan kelas.

Tata tertib kelas antara lain berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pelajaran dimulai siswa harus sudah berada di tempat dan menyiapkan diri untuk mengikuti dengan tertib dan penuh perhatian terhadap pelajaran yang akan di sampaikan oleh guru.
2. Siswa tidak diperkenankan keluar masuk ruangan kelas sewaktu pelajaran berlangsung tanpa seizin guru kelas.
3. Siswa yang terlambat datang untuk mengikuti pelajaran, tidak diperkenankan langsung masuk kelas sebelum mendapat izin dari guru piket atau petugas yang ditunjuk.
4. Ketua kelas atau wakilnya harus mencari guru yang bersangkutan/melapor kepada guru piket atau petugas yang ditunjuk, apabilalimamenit setelah bel dibunyikan, guru belum juga hadir di dalam kelas.
5. Siswa yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal, harus dapat menunjukkansuratketerangan dari orang tua/wali mengenai sebab-sebab ketidak hadiran dengan ketentuan:
1. Tidak hadir karena sakit selama 3 hari berturut-turut atau lebih,suratketerangan dari orang tua/wali siswa.
2. Tidak hadir tanpa keterangan

Sedangkan larangan-larangan antara lain berisikan:

1. Berisik selama pelajaran berlangsung.
2. Meminjam alat-alat perlengkapan belajar temannya selama pelajaran berlangsung.
3. Memakai perhiasan dan berhias secara berlebihan atau memakai pakaian secara berlebihan.
4. Membawa, mengedarkan dan memperlihatkan buku bacaan, kaset video, kaset rekaman film dan sejenisnya yang bersifat asusila atau dapat merusak moral.
5. Membawa berbagai macam senjata di kelas atau alat-alat lain yang dapat dijadikan sebagai senjata yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan orang lain.
6. Berambut panjang melebihi kerahnya (gondrong) bagi siswa putra, rambut harus disisir rapi.
7. Membuang sampah atau corat-coret di dalam kelas.
8. Berpindah-pindah tempat duduk tanpa seizin wali kelas
9. Siswa tidak diperkenankan berada di dalam kelas saat jam istirahat.

Pelanggaran terhadap policy/kebijaksanaan kelas itu dapat dikenakan sanksi antara lain:

1. Pernyataan lisan kepada yang bersangkutan
2. Peringatan tertulis/panggilan kepada orang tua/wali siswa
3. Tidak diperkenakan mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung
4. Skorsing selama jangka waktu yang ditentukan
5. Diserahkan kembali kepada orang tua/wali siswa yang bersangkutan atau dikeluarkan dari sekolah, apabila tindakan-tindakan seperti tersebut diatas tidak membawa hasil yang diharapkan.

MAKALAH HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

Makalah:

HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

MATA PELAJARAN PKn

KELAS X IPS2 PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL

SMA NEGERI 1 BAHODOPI

2014

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan pencipta alam semesta yang menjadikan bumi dan isinya dengan begitu sempurna. Tuhan yang menjadikan setiap apa yang ada dibumi sebagai penjelajahan bagi kaum yang berfikir. Dan  sungguh berkat limpahan rahmat-Nya  kami dapat  menyelesaikan  penyusunan  makalah  ini  demi memenuhi tugas mata pelajaran PKn Semester I Kelas X Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial.

Penyusunan makalah ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapakan banyak terimakasih.

Saya menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga  dengan  segala  kerendahan  hati  kami  mengharapakan  saran  dan  kritik  yang bersifat membangun demi lebih baiknya kinerja kami yang akan mendatang.

Semoga makalah ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Bahodopi, 01 Desember 2014

           Penyusun

DAFTAR ISI

                                                                                                            Halaman

HALAMAN COVER  ....................................................................................         i

KATA PENGANTAR ....................................................................................        ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................       iii

BAB I. PENDAHULUAN

A.     LatarBelakang.............................................................................        1

B.     Rumusan Masalah ......................................................................        2

C.     Tujuan dan Manfaat....................................................................        2

BAB II. PEMBAHASAN

A.     Model-Model Hubungan Pusat Dan Daerah .............................        3

B.     Hubungan Pusat-Daerah Bidang Kelembagaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007             8

C.     Susunan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi ........................        9

D.     Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ...........      10

E.      Hubungan Pusat-Daerah Bidang Pengawasan  Menurut UU No. 32 Tahun 2004              2

BAB III. PENUTUP

A.     Kesimpulan ................................................................................      15

B.     Saran ..........................................................................................      16

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selalu menjadi sorotan menarik untuk ditelaah. Setelah berdirinya Republik Indonesia dan dibentuknya pemerintahan pusat dan daerah, tak selalu hubungan yang terjalin penuh keharmonisan. Ada kalanya terjadi beberapa “perselisihan”. Baik sejak zaman orde lama, orde baru, bahkan pada era reformasi ini.

Hubungan Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Denga adanya kekuasaan yang terdesentralisasi, diharapkan semua stake holder yang terlibat dapat bersinergi dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana seharusnya. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1.      Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinerji antara kepentingan pusat dan daerah

2.      Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab Negara

3.      Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini yaitu; Bagaimanakah Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah ?

C.    Tujuan dan Manfaat

a.      Tujuan

Untuk mengetahui Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.

b.      Manfaat

1.      Sebagai sumber bacaan dan tambahan bagi semua pihak yang ingin mengetahui Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah.

2.      Sebagai bahan perbandingan dengan makalah lain yang mengangkat masalah yang sama.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Model-Model Hubungan Pusat – Daerah

Hubungan kedudukan pemerintah daerah terhadap pusat menurut Dennis Kavanagh:

1.      Agency Model : pemerintah daerah dianggap sebagai pelaksana belaka

2.      Partnership Model : pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk melakukan local choice

Sistem Hubungan Pusat dan Daerah menurut Nimrod Raphaeli:

1.      Comprehensive Local Government System : pemerintah pusat banyak sekali menyerahkan urusan dan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang besar.

2.      Partnership System : beberapa urusan yang jumlahnya cukup memadai diserahkan oleh pusat kepada daerah, wewenang lain tetap di pusat.

3.      Dual System : imbangan kekuasaan pusat dan daerah.

4.      Integrated Administrative System : Pusat mengatur secara langsung daerah bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada di daerah/wilayah.

Lingkup hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi hubungan kewenangan,  kelembagaan, keuangan, pelayanan publik , pembangunan  dan pengawasan.

1.      Bidang Kewenangan

Dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi lembaga negara tertinggi dan/atau lembaga tinggi negara. 

Secara teoritis, persebaran urusan pemerintahan kepada daerah dapat dibedakan dalam 3 (tiga)  ajaran rumah tangga berikut :

a.       Ajaran Formil

Di dalam ajaran rumah tangga formil (formele huishoudingsleer), tidak ada perbedaan sifat urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah otonom. Pada prinsipnya urusan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang satu juga dapat dilakukan oleh masyarakat yang lain. Bila dilakukan pembagian tugas, hal itu semata-mata didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis. Artinya, pembagian itu tidak karena materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi semata-mata karena keyakinan bahwa kepentingan-kepentingan daerah itu dapat lebih baik dan lebih berhasil diselenggarakan sendiri oleh setiap daerah daripada oleh pemerintah pusat.     Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukannya, tetapi ditemukan dalam suatu rumusan umum. Rumusan umum hanya mengandung prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada prakarsa daerah yang bersangkutan. Walaupun keleluasaan  pemerintah daerah dalam sistem rumah tangga formil lebih besar, tetapi ada pembatasan, yaitu :

1.      pemerintah daerah hanya boleh mengatur urusan sepanjang urusan itu tidak atau belum diatur dengan undang-undang atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2.      Bila negara atau daerah yang lebih tinggi tingkatnya kemudian mengatur sesuatu yang semula diatur oleh daerah yang lebih rendah, peraturan daerah yang lebih rendah tersebut dinyatakan tidak berlaku.

b.      Ajaran Materiil

Dalam ajaran rumah tangga materiil (materiele huishoudingsleer), antara pemerintah pusat dan daerah terdapat pembagian tugas yang diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan setiap daerah hanya meliputi tugas-tugas yang ditentukan satu per satu secara nominatif.

Rasio dari pembagian tugas ini didasarkan kepada suatu keyakinan bahwa ada perbedaan tugas yang azasi dalam menjalankan pemerintahan dan memajukan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat antara negara dan daerah otonom yang lebih kecil. Daerah otonom sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil mempunyai urusan sendiri yang secara prinsipil berbeda dari negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih besar dan berada di atasnya. Negara dan daerah otonom masing-masing mempunyai urusan sendiri yang spesifik.

c.       Ajaran Riil

Di dalam ajaran rumah tangga riil dianut kebijaksanaan bahwa setiap undang-undang pembentukan daerah mencantumkan beberapa urusan rumah tangga daerah yang dinyatakan sebagai modal pangkal dengan disertai segala atributnya berupa kewenangan, personil, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaan. Dengan modal pangkal itu, daerah yang bersangkutan mulai bekerja, dengan catatan bahwa setiap saat urusan-urusan tersebut dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Namun, dalam praktik hubungan Pusat-Daerah di bidang kewenangan di negara kita, permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah tidak jelasnya pilihan yang dijatuhkan antara sentralisasi atau desentralisasi yang lebih dominan agar supaya secara konsisten prinsip tersebut dapat diterapkan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya yang menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaran pemerintahan di daerah juga tidak memberikan petunjuk jelas azas mana yang dipilih.

Pasang surut hubungan pusat dan daerah telah menunjukkan dinamika. UU Nomor 5 Tahun 1974 thhentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dianggap sangat sentralisitis (dalam arti serba pusat); UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir diawal reformasi ini, justru dianggap pula lebih desentralistis, sehingga kesan yang terbangun khususnya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hubungannya kurang harmonis.

Bahkan UU No 22 tahun 1999 ini, justru ambivalen, dalam arti di satu sisi UUD RI 1945 menganut sistem pemerintahan presidential, sedangkan dalam UU 22 itu bersifat parlementer, dimana kepala daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahannya kepada DPRD, dan apabila pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD, harus diperbaiki, namun setelah diperbaiki masih ditolak dapat berakibat pada pemberhentian kepala daerah. Perubahan mendasar pada kewenangan daerah otonom dalam pemberian yang sangat besar dalam proses dan pengambilan keputusan,

2.       Bidang Kelembagaan

Organisasi pada dasarnya adalah wadah sekaligus sistem kerjasama orang-orang untuk mencapai tujuan. Pada organisasi pemerintah, kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya. Organisasi pemerintah daerah di Indonesia pada masa lalu disusun dengan dasar perhitungan :

a.       adanya kewenangan pangkal yang diberikan kepada daerah melalui undang-undang  pembentukan daerah otonom;

b.      adanya tambahan penyerahan urusan berdasarkan pandangan pemerintah pusat;

c.       adanya pemberian dana/anggaran yang diikuti dengan pembentukan organisasi untuk menjalankan urusan dan menggunakan dana (prinsipFunction Follow Money).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan organisasi pemerintah daerah untuk menjalankan urusan/kewenangan didasarkan pada prinsip money follow function (pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan). Bentuk dan susunan organisasi pemerintah daerah menurut undang-undang tersebut didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang dimiliki daerah; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut antara lain dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

B.     Hubungan Pusat-Daerah Bidang Kelembagaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, ditegaskan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD.

C.    Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari :

1.      Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

a.       Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro, dan masing-masing biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

b.      Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

2.      Dinas Daerah

a.       Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

b.      Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

c.       Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

3.      Lembaga Teknis Daerah

a.       Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.

D.     Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1.      Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

a.      Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

b.      Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian.

2.      Dinas Daerah

a.      Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

b.      Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

3.      Lembaga Teknis Daerah

a.      Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.

b.      Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional.

4.      Bidang Keuangan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (public service function), melaksanakan fungsi pembangunan (development function) dan perlindungan masyarakat (protective function). Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan menimbulkan siklus efek negatif antara lain rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat atau bahkan dalam bentuk ekstrim menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas ataupun kepada instansi vertikal (unit dekonsentrasi). Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak (tax objects) dan tingkat hasil (buoyancy) dari objek tersebut. Tingkat hasil pajak ditentukan oleh  sejauhmana sumber pajak (tax bases) responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi objek pengeluaran, seperti inflasi, pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di samping itu, sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki oleh daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi,sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran, dan besaran penduduk 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan.

E.     Hubungan Pusat-Daerah Bidang Pengawasan Menurut UU No.32 Tahun 2004

1.      Pembinaan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi:

1.      Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan yang dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional atau provinsi.

2.      Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pemberian pedoman dan standar dalam kaitan ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.

1.      Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

2.      Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.

3.      Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

2.      Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi :

1.      Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.      Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

3.      Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD,dan rencana umum tata ruang sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh menteri dalam negeri untuk rancangan peraturan daerah provinsi dan oleh gubernur terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal

4.      Setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada menteri dalam negeri untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

5.      Sebagai contoh, dalam rangka pengawasan, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 15 hari setelah Perda tersebut ditetapkan. Jika bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan perundangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Perda tersebut, paling lambat sebulan setelah Perda tersebut diterima.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Hubungan pusat daerah sejatinya adalah sebuah keniscayaan dari dibentuknya pemerintahan sebuah Negara. Namun ironisnya Undang- undang yang dijadikan acuan pengelolaan pusat dan daerah masih banyak kerancuan. Tentunya dengan ini tidak baik adanya. Karena seharusnya antara pemerintah pusat dan daerah memiliki porsi masing- masing  baik dari bidang kelembagaan, kewenangan, keuangan dan pengawasan.

B.     Saran

Mungkin inilah yang diwacanakan pada penulisan ini meskipun penulisan ini jauh dari sempurna minimal kita mengimplementasikan tulisan ini. Masih banyak kesalahan dari penulisan kami, dan kami juga butuh saran/ kritikan agar bisa menjadi motivasi untuk masa depan yang lebih baik daripada masa sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ziazone. http://ziazone.wordpress.com/2013/05/11/hubungan-pemerintah-pusat-dan-daerah/. Fatufia 01 Desember 2014