RESUME BRUNAI DARUSALAM SEBELUM DAN SESUDAH MERDEKA DAN HUBUNGAN KESEJAHTRAAN DENGAN NEGARA-NEGARA YANG PERNAH MENJAJAH SERTA MANAJEMEN KEPEMERINTAHANNYA

Resume KWN:

BRUNAI DARUSALAM SEBELUM DAN SESUDAH MERDEKA DAN HUBUNGAN KESEJAHTRAAN DENGAN NEGARA-NEGARA

YANG PERNAH MENJAJAH SERTA MANAJEMEN KEPEMERINTAHANNYA

 

MATA PELAJARAN KEWARGANEGARAAN

SMA NEGERI 1 BAHODOPI

KABUPATEN MOROWALI

TAHUN PELAJARAN

2014/2015

A.    Sejarah Awal Negara Brunai Darusalam

Sebelum mengalami penjajahan, Brunei merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar. Wilayahnya mencakup bagian utara Kalimantan hingga Filipina bagian selatan. Brunei tumbuh sebagai kerajaan yang sangat kuat dan mengalami kejayaan pada abad keempat belas hingga abad keenam belas. Sayangnya, puncak kejayaan tersebut tidak dapat berlangsung lama karena adanya pengaruh kebudayaan dari bangsa Eropa. Pengaruh budaya tersebut secara tidak langsung telah mengikis rasa kebangsaan di dalam diri masyarakat Brunei saat itu, akibatnya banyak terjadi perpecahan di tingkat regional.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para penjajah untuk menyerang Brunei dan menjadikannya sebagai daerah koloni. Awalnya, Burnei memang cukup tangguh dalam menghadapi para penjajah tersebut. Serangan Spanyol ke kawasan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan Brunei, namun kondisi internal Brunei yang semakin carut marut membuatnya menjadi rapuh. Banyaknya perselisihan antar para bangsawan, perebutan kekuasaan hingga pembagian wilayah untuk para pangeran membuat kerajaan tersebut mudah untuk dipecah belah.

Kondisi tersebut diperparah dengan hilangnya sebagian kekuasaan Brunei yang diakibatkan oleh pengkhianatan Rajah Putih dari Sarawak. Brunei menjadi semakin mengecil dan memisah menjadi dua bagian. Kekuasaannya pun tak lagi berlangsung lama, Brunei akhirnya takluk ditangan Inggris. Wilayah yang tadinya seluas Kalimantan Utara dan Filipina Selatan, kini menjadi kecil mungil sebagaimana yang ada saat ini.

Tulisan ini akan membahas tentang sejarah keberadaan Kesultanan Brunei atau yang biasa dikenal dengan nama Brunei Darussalam. Untuk memudahkan dalam pembahasan, tulisan ini akan membagi sejarah Brunei kedalam tiga bagian; (1) Era Pra-Kesultanan (Sebelum Abad ke-14), (2) Era Kesultanan Brunei (1370-1843), dan (3) Era Penjajahan Inggris (1847-1984).

B.     Era Pra-Kesultanan

Sejarah Brunei sebelum era kesultanan tidak banyak diketahui. Hal ini terjadi mengingat minimnya informasi dan bukti-bukti sejarah yang menceritakan terkait masalah kehidupan dan kondisi pemerintahan di Brunei saat itu. Banyak ahli sejarah yang menyakini bahwa sebelum era kesultanan yang ada saat ini, Brunei telah memiliki suatu sistem pemerintahan tersendiri.

1.      Kerajaan Vijayapura

Keyakinan ini didasari oleh berbagai sumber dari kerajaan China dan Nusantara yang menyebutkan bahwa pada masa itu telah ada sebuah kerajaan yang mengelola kawasan Brunei. Sumber dari kerajaan Sriwijaya menyebutkan bahwa pada abad ke-7 di bagian barat laut Kalimantan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Vijayapura. Kerajaan Vijayapura ini berhasil ditaklukkan dibawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di pulau Sumatera. Namun bukti arkeologi menunjukkan bahwa kerajaan tersebut berada dibawah pengaruh kerajaan China, ini diperlihatkan dari penemuan koin logam China yang terbit pada abad ketujuh di sekitar Brunei.

2.      Kerajaan Po-ni

Sayangnya referensi terkait dengan kehidupan kerajaan ini masih sangat terbatas sehingga tidak banyak diketahui bagaimana kinerjanya. Jika ditinjau dari aspek nama, kerajaan tersebut bercorak Hindu dan mirip dengan sebuah daerah yang ada di India. Namun seberapa kuat pengaruhnya saat itu belum diketahui.

Sumber kuno lain menyebutkan bahwa pada abad ke-10, kawasan tersebut dikuasai oleh sebuah kerajaan yang bernama Po-ni. Kerajaan Po-ni ini telah melakukan kontak dengan Dinasti Song yang ada di China dan beberapa kali melakukan hubungan dagang dengan Dinasti Song. Teks sejarah dari Dinasti Song dan bukti arkeologi menunjukkan bahwa kerajaan Po-ni sangat dipengaruhi oleh peradaban Hindu seperti yang ditularkan oleh kerajaan Hindu yang terletak di pulau Jawa dan Sumatera. Sistem penulisan yang digunakan menganut naskah Hindu Jawa dan Sumatera, bukan Hindu India. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Po-ni tidak memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan India.

Selanjutnya, dalam kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365 menyebutkan bahwa kerajaan tersebut takluk dibawah kerajaan Majapahit. Dalam versi Negarakertagama, kerajaan yang ditaklukkan oleh Majapahit tersebut bernama Berune. Namun diperkirakan bahwa penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit tersebut tidak lebih dari hubungan simbolis. Disebutkan bahwa setiap tahunnya, kerajaan Berune mengirimkan minuman yang terbuat dari buah pinang sebagai upeti kepada kerajaan Majapahit.

Hubungan kerajaan Po-ni dengan kawasan lain juga semakin berkembang. Pada tahun 1370-an, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Dinasti Ming yang ada di China. Hubungan kedua kerajaan diperkirakan sangat akrab, hal ini diperlihatkan dengan adanya kunjungan penguasa Po-ni, Ma-na-jih-chia-na ke ibukota Nanjing pada tahun 1408 dan meninggal dunia disana. Sejak saat itu kehidupan kerajaan Po-ni tidak banyak diketahui karena pada tahun 1424, Kaisar Hongxi dari Dinasti Ming menghentikan program maritimnya sehingga sejak saat itu tidak ada lagi catatan terkait kerajaan Po-ni.

C.    Era Kesultanan

Diceritakan bahwa menjelang kehancuran Dinasti Yuan, China mengalami kekacauan yang sangat parah. Kondisi ini memaksa banyak orang China melarikan diri. Orang-orang yang tinggal di sepanjang pesisir Fujian juga turut melarikan diri dengan dipimpin oleh Ong Sum Ping. Mereka melarikan diri ke arah timur Kalimantan dan masuk ke salah satu sungai disana. Saat itu sempat terjadi kecelakaan yang membuat salah seorang anggota kehilangan lengannya. Konon, orang-orang Melayu yang tinggal disekitar sungai melihatnya dan akhirnya menamai sungai tersebut dengan nama Kinabatangan karena menjadi lokasi hilangnya lengan salah seorang anggota tersebut.

Ong Sum Ping dan para pelarian lainnya mulai mendirikan pemukiman dan membangun di sekitar sungai Kinabatangan. Ternyata pembangunan yang dilakukan oleh Ong Sum Ping memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan disana. Kawasan tersebut mengalami peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan. Kondisi ini membuat Ong Sum Ping diangkat sebagai pemimpin di kawasan tersebut. Orang Melayu memberinya gelar sebagai Raja sedangkan orang China memberinya gelar “Chung Ping” yang berarti Jenderal.

1.      Sultan Muhammad Shah

Kawasan tersebut awalnya dikuasai oleh Kesultanan Brunei, namun karena adanya invasi dari Kesultanan Sulu, kawasan tersebut menjadi tidak terurus. Kekuasaan Kesultanan Brunei pun hanya terbatas pada bagian utara Kinabatangan, sementara kawasan lainnya tidak dapat dikontrol karena adanya perebutan kekuasaan diantara sesama penduduk melayu lokal. Keberhasilan Ong Sum Ping tersebut membuat Sultan Brunei, Muhammad Shah yang saat itu baru naik tahta menjadi tertarik untuk menyatukan kekuasaan dengan Ong Ping.

Penyatuan kekuasaan tersebut ditandai dengan pernikahan antara Putri Sultan dengan Ong Sum Ping. Pernikahan tersebut membuat Ong Sum Ping mendapat gelar Maharaja Lela. Selain itu, Muhammad Shah juga menikahkan saudaranya, Sultan Ahmad dengan adik perempuan Ong Sum Ping yang kemudian mendapat gelar Putri Kinabatangan. Kedua pernikahan ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan Kesultanan Brunei.

Dengan bantuan Ong Sum Ping dan militer China, Kesultanan Brunei berhasil mengusir invasi dari Kesultanan Sulu dan terhindar dari kehancuran total. Pengaruh Ong Sum Ping di Brunei ternyata sangat besar da berdampak pada pertumbuhan China di Brunei. Hampir di setiap kota dan desa di Brunei telah dibangun perkampungan China dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan disana. Salah satu kota peninggalan China yang masih ada saat ini adalah keberadaan kota Kinabalu yang menjadi sentra pemukiman China.

2.      Sultan Abdul Majid Hassan dan Sultan Ahmad

Pada tahun 1402, Sultan Muhammad Shah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, Sultan Abdul Majid Hassan. Adapun Ong Sum Ping diangkat sebagai Bupati. Namun pemerintahan Abdul Majid Hassan ternyata tidak berlangsung lama. Pada tahun 1406, Sultan Abdul Majid Hassan meninggal dunia. Pasca kepergiannnya, Brunei mengalami kebuntuan politik dan vacum of power selama dua tahun. Pada masa ini terjadi perebutan kekuasaan diantara para bangsawan dan dimenangi oleh Sultan Ahmad, saudara Sultan Muhammad Shah yang juga adik ipar Ong Sum Ping.

Pada masa ini, Ong Sum Ping telah memasuki usia lanjut. Dia mengirimkan seorang diplomat dan dikawal oleh pasukan menuju ke China untuk memberitahu kepada Kaisar Yong Le dari Dinasti Ming tentang kondisi Brunei dan rencana kepulangan Ong Sum Ping ke China. Kaisar Yong Le senang dan melakukan penyambutan besar atas kedatangannya. Ong Sum Ping akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di China. Kekuasaan Ong Sum Ping di Brunei dilanjutkan oleh anaknya, Awang. Dia berhasil menjalankan kekuasaan politik dengan baik dan memiliki legitimasi yang kuat karena membawa nama besar ayahnya. Cerita tentang Awang selanjutnya tidak banyak diketahui.

Begitu besarnya peran Ong Sum Ping terhadap Brunei membuat banyak masyarakat Brunei yang mempercayai bahwa Ong Sum Ping merupakan salah satu pendiri Kesultanan Brunei. Namun pandangan tersebut tidak disepakati oleh kalangan Kesultanan karena Sultan menganut asas Melayu, Islam dan Beraja. Meskipun demikian, Kesultanan masih sangat menghormati Ong Sum Ping. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian nama jalan Ong Sum Ping di Ibukota Bandar Seri Begawan dan pembuatan museum yang berisi artefak Ong Sum Ping.

3.      Sultan Syarif Ali

Kembali ke masalah Kesultanan. Sementara itu, Sultan Ahmad menikahkan putrinya dengan Sultan Syarif Ali, seorang pria yang berasal dari Semenanjung Arab dan masih termasuk kerabat Nabi Muhammad. Sultan Syarif Ali inilah yang akhirnya menjadi Sultan setelah Sultan Ahmad.

Dibawah kepemimpinan Sultan Syarif Ali, Brunei mengalami kemajuan yang sangat baik. Kesultanan Brunei mulai melakukan ekspansi secara bertahap dan melakukan perluasan pengaruh ke beberapa negara. Kemajuan Brunei semakin pesat dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sistem monopoli yang diterapkan oleh Portugis membuat sebagian besar pedagang mengalihkan perdagangannya ke pelabuhan Brunei. Banyaknya pedagang muslim yang masuk ke Brunei membuat pertumbuhan Islam di Brunei berlagsung dengan sangat cepat.

Satu hal yang penting untuk dicatat adalah Kesultanan Brunei menganut sistem Thalassocracy, sebuah sistem dimana fungsi Kesultanan bukanlah untuk mengendalikan kepemilikan tanah tetapi mengendalikan perdagangan. Masyarakat menganut sistem hierarkis dimana Sultan sebagai pucuk pemimpinnya. Kekuasaan Sultan terbatas dan diawasi oleh sebuah Dewan yang memiliki fungsi mengatur dan mengadakan suksesi Sultan.

4.      Sultan Bolkiah

Kesultanan Brunei mengalami kejayaan pada masa Sultan Bolkiah. Pada masa ini kekuasaan Brunei semakin meluas dari Serawak, Sabah, Kepulauan Sulu hingga ujung barat laut Kalimantan. Pengaruh Sultan juga menyebar hingga ke Filipina dan memasukkan Teluk Manila kedalam koloninya. Selain itu Sultan juga menjalin hubungan yang baik dengan Raja di Jawa dan Malaka. Kemakmuran ini dinikmati oleh semua rakyat Brunei, hampir semua rakyat memiliki rumah kayu yang berdiri diatas air, sebuah simbol kehidupan megah pada masa itu.

Pada tahun 1521, Antonio Pigafetta, seorang navigator dalam ekspedisi Ferdinand Magellan menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Brunei. Dalam perjalanannya, Pigafetta menggambarkan Brunei sebagai sebuah kota yang sangat menakjubkan. Setiap tamu besar yang akan bertemu dengan Sultan selalu diantar menggunakan Gajah dengan tempat duduk yang berlapiskan kain sutra. Penduduk istana menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutera bersulam emas, dihiasi dengan mutiara dan memiliki banyak cincin dari batu mulia.

Para pengunjung juga disuguh makanan menggunakan piring porselen, sebuah alat makan yang begitu megah pada masa itu. Istana sultan juga dikelilingi oleh tembok batu bata yang dilengkapi oleh tiang kuningan dan meriam besi. Era kemakmuran berlangsung hingga Sultan kesembilan yakni Sultan Hassan.

Setelah berakhirnya kepemimpinan Sultan Hassan, Brunei kehilangan sosok pemimpin dan mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai hal. Diantaranya adalah pengaruh kekuasaan Eropa yang begitu menonjol di daerah, banyaknya terjadi perebutan kekuasaan di antara kaum bangsawan, kemunduran sistem perdagangan tradisional, serta perpecahan diantara Kesultanan di Asia Tenggara.

D.    Proses Kemerdekaan Brunei Darusalam

Pada tahun 1959, Brunei mengeluarkan sebuah konstitusi baru yang menyatakan pembentukan pemerintahan sendiri, sedangkan urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan tetap menjadi milik Britania Raya yang diwakili oleh Komisaris Tinggi. Sebenarnya Brunei sudah berusaha untuk menggunakan sistem badan legislatif terpilih yang diwakili oleh partai politik, namun usaha tersebut gagal akibat pemberontakan yang dilakukan oleh partai oposisi, Partai Rakyat Brunei pada tahun 1962. Pemberontakan bersenjata tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan bersenjata Inggris.

Pada awal tahun 1960-an, Brunei mendapat tawaran untuk bergabung dengan Malaysia, negara tetangga yang baru saja merdeka. Namun tawaran tersebut ditolak, Sultan tetap memutuskan untuk membentuk Brunei sebagai negara yang terpisah dari Malaysia. Pada tahun 1967, Sultan Omar Ali Saifuddin turun takhta dan digantikan anak sulungnya, Sultan Hassanal Bolkiah. Sementara itu mantan Sultan Omar Ali Saifuddin menjabat sebagai menteri pertahanan dan mengambil gelar “Seri Begawan”.

Pada tahun 1970, Ibukota Brunei Town berubah nama menjadi Bandar Seri Begawan dengan tujuan untuk menghormati jasa Sultan Omar Ali Saifuddin. Sembilan tahun kemudian, Brunei dan Inggris menandatangani perjanjian baru berupa Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan. Barulah pada tanggal 1 Januari 1984 Brunei memperoleh kemerdekaannya secara penuh.

E.     Hubungan Kesejahtraan Brunai darusalam Dengan Negara Yang Pernah Menjajahnya

Ekspedisi yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan tersebut menjadi titik tolak dinamika hubungan antara Brunei dengan bangsa Eropa. Diantara beberapa bangsa Eropa yang menjalin hubungan dengan Brunei, dapat dikatakan bahwa Portugis merupakan satu-satunya yang tidak banyak membuat masalah.

Hubungan Brunei dengan Portugis cenderung hangat dan tidak terlalu banyak masalah, keduanya hanya fokus pada masalah perdagangan dan ekonomi. Portugis tidak terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri Brunei dan cenderung bersahabat dengan Sultan. Namun bukan berarti keduanya sama sekali tidak memiliki masalah. Beberapa kali tercatat insiden yang melibatkan keduanya seperti saat tahun 1536 Portugis melakukan penyerangan terhadap muslim di Maluku, Sultan marah dan melakukan pengusiran terhadap Duta Besar Portugis.

Portugis juga sempat beberapa kali bentrok dengan Brunei karena dalam beberapa peperangan, pihak Kesultanan seringkali ikut membantu musuh dalam melawan Portugis. Para pedagang Brunei juga sering dianggap melanggar perjanjian karena melakukan aktivitas perdagangan di kawasan Ligor dan Siam. Namun konflik yang terjadi diantara keduanya hanyalah berupa insiden berskala kecil dan dapat dengan cepat mereda.

F.     Manajeman Kepemerintahan Negara Brunei Darusalam

Kerajaan Brunei Darussalam adalah  negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Dalam  monarki absolut, kekuasaan pemimpin tidak terbatas. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan  merupakan pemerintah tertinggi.

Brunei juga merupakan negara kesatuan, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Selain itu Brunei menganut Kesultanan Konstitusional, yang artinya kekuasaan kesultanan dibatasi oleh Undang-Undang atau konstitusi. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000 sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan sejak 1984, namun parlemen ini hanya bertugas menasehati sultan saja, karena pemerintahan mutlak berada pada sultan (unikameral).

1.      Sifat Dasar Konstitusi Brunei Darussalam

Konstitusi Brunei Darussalam merupakan bentuk salah satu batu fondasi untuk sukses menjalankan pemerintah Brunei. Situasi politik di Brunei didominasi oleh Konstitusi Brunei yang diadopsi pada tahun 1959. Brunei Konstitusi merupakan salah satu konstitusi tertulis di dunia. Dirumuskan dan diadopsi saat masih brunei protektorat Inggris, Konstitusi Brunei sebagian besar dipengaruhi oleh British Common Law. Hukum Islam tanah, tradisi dan adat istiadat, terutama yang malay, juga tergabung dalam Konstitusi Brunei.

Konstitusi Brunei sejak awal telah diberikan mayoritas kekuasaan kepada raja yang berkuasa, Sultan Brunei. Sultan bertindak sebagai Kepala Negara Brunei Brunei menurut Undang-Undang Dasar 1959 dan diberi otoritas tunggal atas kekuasaan eksekutif. Dia dibantu oleh lima badan atau dewan penasihat.

Hukum yang dirumuskan oleh brunei Konstitusi memberikan kekuasaan kepada Komisaris Tinggi Inggris karena status negara sebagai protektorat Inggris.Amandemen Konstitusi pada tahun 1971 Brunei mengurangi otoritas pemerintah Inggris atas Brunei. Amandemen lebih lanjut, setelah kemerdekaan negara menuju perumusan hukum dan kebiasaan baru yang menjadi bagian dari Konstitusi Brunei.

2.      Legislatif Brunei Darussalam

Di bawah konstitusi tahun 1959 ada sebuah Dewan Legislatif dipilih, atau Majlis Masyuarat Negeri, tetapi hanya satu pemilihan umum yang pernah diselenggarakan, pada tahun 1962. Segera setelah itu pemilu, majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat, yang melihat pelarangan Partai Rakyat Brunei. Pada tahun 1970 Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Keputusan Sultan. Pada tahun 2004 Sultan mengumumkan bahwa parlemen berikutnya, lima belas dari 20 kursi akan terpilih. Namun, tidak ada tanggal untuk pemilihan sudah ditetapkan. Para Dewan Legislatif saat ini terdiri dari 20 anggota yang ditunjuk, dan hanya memiliki kekuatan konsultatif. Meskipun tidak ada pemilihan, partai hukum berikut ada :

a.       Brunei National Solidarity Party (PPKB) Partai Solidaritas Nasional Brunei (PPKB)

b.      Brunei People's Awareness Party (PAKAR) Brunei Partai Kesadaran Rakyat ( PAKAR)

c.       National Development Party (Brunei) (NDP) Partai Pembangunan Nasional ( Brunei) (NDP)

d.      United Democratic Movement (Brunei) (PPGD) United Democratic Movement (Brunei) (PPGD)

Mantan pihak meliputi:

a.       Brunei National Democratic Party (BNDP) Partai Demokratik Nasional Brunei (BNDP)

b.      Brunei People's Party (Parti Rakyat Brunei) Partai Rakyat Brunei

Ringkasan komposisi Brunei Dewan Legislatif

a.       Anggota Kursi

b.      Anggota diangkat oleh Sultan 29

c.       Total 29

3.      Eksekutif Brunei Darussalam

Politik Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Brunei memiliki Dewan Legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk, yang hanya memiliki tugas konsultatif. Brunei 1959 di bawah konstitusi, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan penuh kekuasaan eksekutif, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962. Peran Sultan diabadikan dalam filsafat nasional dikenal sebagai Melayu Islam Beraja (MIB), atau malay Islam Monarki. Negeri ini telah di bawah hipotetis darurat militer sejak pemberontakan yang terjadi di awal 1960-an dan ditumpas oleh Inggris pasukan dari Singapura.

Unsur atau sila ketiga daripada dasar negara MIB adalah Beraja artinya Brunei merupakan negara kerajaan (monarki) yang dipimpin oleh seorang raja secara absolut. Dalam konteks kebudayaan Melayu, rakyat telah menyerahkan haknya secara bulat kepada raja untuk memerintah. Tentunya raja harus dapat menjalankan amanat tersebut yang tidak hanya diberikan oleh rakyatnya tetapi juga dari Allah SWT untuk membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kemakuran. Sehingga muncullah pribahasa dalam perspektif adat yang mengatakan ”Raja tidak zalim, rakyat pantang menderhaka kepada raja” dan ”Raja wajib adil, rakyat wajib taat” dari perspektif agama.

4.      Dalam konteks Beraja dalam MIB ini, Sultan memiliki 6 kedudukan:

a.       Raja sebagai payung Allah di muka bumi

b.      Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam

c.       Raja sebagai kepala Negara

d.      Raja adalah kepala pemerintahan

e.       Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat

f.       Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata

Dibandingkan dengan kerajaan atupun negara lain di dunia, kedudukan Sultan tersebut lebih kuat dan telah diwariskan secara lama secara turun-temurun.

Ketiga unsur atau sila dalam MIB tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Belumlah dapat dikatakan nasionalisme seseorang rakyat Brunei dinilai baik kalau tidak mengakui salah satu daripadanya seperti hanya mengakui Melayu dan Islam tapi tidak mengakui Beraja.

Raja Brunei dalam sejarahnya telah berhasil menunaikan kewajibannya dengan baik yang menjadi hak rakyat. Oleh sebab itu, rakyat juga dituntut untuk menunaikan kewajibannya kepada raja yang menjadi hak seorang Raja yaitu taat dan setia serta mendukung kebijakannya yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dalan sistem Beraja terdapat 3 unsur yaitu: raja, pemerintahan dan rakyat. Raja akan dihormati dan dicintai apabila pemerintahan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan sendirinya rakyat kemudian akan menunjukkan kesetiaannya kepada raja. Pemerintah hendaknya dapat menjalankan roda administrasi dengan baik agar pembangunan berjalan dengan berhasil. Hal inilah yang sebenarnya dituntut oleh Agama Islam yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan Umat Islam sehingga dapat menunaikan kewajibannya baik fardhu ain maupun kifayah.

Berdasarkan pengalaman sejarah Melayu Brunei, Raja telah bertindak secara adil dan bijaksana sehingga tidak ada alasan bagi rakyat Brunei menolak kedaulatan raja. Raja telah memberikan tanggungjawabnya kepada rakyat dengan penuh amanah. Kepedulian raja terhadap keperluan umat Islam dibuktikan dengan pendirian berbagai perangkat hukum Islam dan lembaga keuangan Islam.

Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.

Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRC dan Republik Cina. Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional.

5.      Yudikatif Brunei Darussalam

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei.

Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada kurang dari 10 Magistrates untuk negara, yang semuanya penduduk lokal. Sebuah anak tangga di atas adalah hakim Pengadilan Intermediate. Ini didirikan untuk menjadi tempat pelatihan bagi para lokal. Saat ini ada 2 hakim Pengadilan Menengah, keduanya warga setempat. Pengadilan Tinggi saat ini terdiri dari 3 hakim, 2 di antaranya adalah penduduk setempat. Ketua Mahkamah Agung adalah hakim dari Pengadilan Tinggi Hongkong. Tidak ada sistem juri di Brunei dan seorang Hakim atau Hakim duduk sendirian untuk mendengar kasus hukuman mati kecuali untuk kasus-kasus dimana 2 Hakim Pengadilan Tinggi akan duduk. Pengadilan Tinggi terdiri dari 3 hakim, yang semuanya saat ini pensiun Hakim Inggris. Pengadilan Banding duduk dua kali setahun selama sebulan setiap kali. Banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus pidana tidak lagi tersedia, sementara masih mempertahankan hak yang sangat terbatas banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus perdata.

Sistem lain Keadilan di Brunei adalah Pengadilan Syari'ah. Ini membahas terutama di Muslim perceraian dan hal-hal pendukung untuk seorang Muslim perceraian dalam yurisdiksi sipil dan dalam pelanggaran dari khalwat (dekat) dan 'zina (seks ilegal) di kalangan Muslim.

Pengadilan Syariah struktur ini mirip dengan struktur Pengadilan Common Law, kecuali yang telah ada antara pengadilan dan bahwa Pengadilan Tinggi adalah pengadilan terakhir untuk mengajukan banding.Semua hakim dan hakim baik dalam Common Law Courts dan Pengadilan Syari'ah diangkat oleh Pemerintah. Semua hakim lokal dan hakim diangkat dari pegawai negeri dengan tidak ada sejauh ini diangkat dari praktik swasta.

Ada lima tingkat pengadilan dengan jalan terakhir yang tersedia melalui Dewan Penasihat di London. Dimulai dengan pengadilan tingkat pertama, ada pengadilan Kathis yang menangani masalah-masalah keluarga seperti perkawinan dan perceraian dengan menerapkan hukum Islam (Syariah). Pengadilan yang lebih rendah disebut sultan pengadilan, dipimpin oleh hakim, mendengar kasus-kasus biasa lainnya yang melibatkan perselisihan kecil. Kasus seperti ini dapat memohon kepada Pengadilan Tinggi, pengadilan dari yurisdiksi yang asli tak terbatas baik dalam hal perdata dan pidana. Pengadilan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala keadilan dan hakim yang ditunjuk oleh sultan. Keputusan Pengadilan Tinggi dapat dibawa ke Pengadilan Tinggi, dipimpin oleh presiden dan dua komisaris diangkat oleh Sultan. Pada tahun 1995, hak untuk mengajukan banding kepada Dewan Penasihat di London telah dihentikan dalam kasus pidana.Recourse akhir ini masih tersedia hanya untuk kasus perdata.

Pada Mei 2002, Departemen Kehakiman Negara didirikan di Brunei, yang bertanggung jawab atas administrasi masalah-masalah peradilan Brunei. Ketentuan tertentu konstitusi tahun 1959 telah ditangguhkan di bawah keadaan darurat sejak tahun 1962.